PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tojo Una-Una tentang Perkebunan Kelapa Sawit, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Corpu Kanwil Kemenkum Sulteng dan dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Sopian.
Ranperda yang merupakan usulan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tersebut dibahas untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan perkebunan kelapa sawit di daerah.
Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperjelas peran para pemangku kepentingan, serta mendorong pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, mengatakan pembentukan regulasi di sektor perkebunan perlu memperhatikan kepastian hukum dan prinsip keberlanjutan.
“Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu mendorong pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara tertib, bertanggung jawab, serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat,” ujar Hendrik.
Ia juga menekankan pentingnya menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan perundang-undangan.
“Kami mendorong agar setiap substansi yang diatur benar-benar memperhatikan kebutuhan daerah, keselarasan regulasi, serta keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan,”tegasnya
Melalui fasilitasi harmonisasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum.
Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una,”jelasnya.
