TOUNA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una gelar Rapat Paripurna dalam rangka membahas sejumlah agenda legislasi krusial dan strategis, berlangsung di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gusnar A. Sulaeman, didampingi oleh Wakil Ketua Moh. Alhabsi, serta dihadiri oleh jajaran anggota dewan dan unsur Forkopimda serta undangan lainnya.
Agenda utama paripurna kali ini berfokus pada beberapa poin menetap, meliputi Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2027, Pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) asal Kepala Daerah Tahun 2026, serta Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2027. Selain itu, pimpinan dewan juga mengumumkan Keputusan Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tojo Una-Una, Alfian Matajeng dalam menyampaikan Penjelasan Umum Kepala Daerah mengenai usulan regulasi baru.
“Langkah penyusunan ini didasarkan pada amanat regulasi yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Melalui instrumen Propemperda, perencanaan produk hukum daerah dipastikan berjalan secara terencana, terpadu dan sistematis berdasarkan skala prioritas,”ujar Sekda.
Sekda menjelaskan, Pemerintah Daerah secara resmi mengusulkan 2 (empat) Raperda untuk masuk ke dalam pembahasan Propemperda Tahun 2027. Menariknya, sebagian dari usulan ini merupakan regulasi yang tertunda pada tahun 2026 dan diajukan kembali demi asas keberlanjutan.
Disamping itu, terdapat tiga Raperda yang bersifat kumulatif terbuka (di luar Propemperda) yang mencakup fungsi pengawasan anggaran, yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026, Raperda Perubahan APBD TA 2027 serta Raperda APBD TA 2028.
Pemerintah Daerah menaruh harapan besar agar DPRD dapat segera memberikan persetujuan terhadap 2 (dua) Raperda utama yang diajukan untuk dibahas ke tingkat selanjutnya yaitu:
“Regulasi ini diproyeksikan sebagai pengganti Perda Nomor 7 Tahun 2022 yang telah berakhir masa berlakunya. Dana penyertaan modal ini dialokasikan untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah, Perumda Air Minum Ue Tanah,”jelasnya.
Menurutnya, pengajuan Raperda tersebut berdasarkan hasil harmonisasi bersama Kanwil Kemenkumham Sulteng, dilakukan penyesuaian judul karena kepemilikan saham Pemprov di BPD Sulteng tidak mencapai 50 persen plus satu. Sehingga statusnya bukan BUMD murni melainkan kemitraan daerah. Payung hukum ini mendesak diselesaikan agar alokasi modal pada APBD 2026 dapat segera direalisasikan dan berakumulasi dalam perhitungan dividen tahun berjalan.
Raperda ini memuat dokumen perencanaan jangka panjang berkekuatan hukum untuk 30 tahun ke depan, RPPLH ini akan menjadi kompas utama yang mengikat seluruh kebijakan daerah, mulai dari penataan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, hingga pemberian izin industri.
“Penyusunannya diselaraskan dengan rencana lingkungan hidup tingkat provinsi serta dokumen RPJPD dan RPJMD Tojo Una-Una, guna menjamin pembangunan daerah yang tetap berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,”tegasnya.
