TOUNA- Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya, memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang digelar di Kantor Bupati Tojo Una-Una, Selasa (21/10/2025).
Rapat tersebut mengusung tema “Penguatan Kelembagaan TKPKD dan Evaluasi Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025”. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi penting terhadap kinerja OPD dalam menekan angka kemiskinan yang saat ini masih tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Alfian Matadjeng, S.Pd., M.AP., anggota DPRD Touna Abdul Hatab, para Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Tojo Una-Una, serta pimpinan lembaga terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Surya yang juga menjabat sebagai Ketua TKPKD Touna menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Alokasi anggaran yang benar-benar menyentuh langsung program penanggulangan kemiskinan masih sangat minim, BPKP menyampaikan bahwa dari total Rp 260 miliar anggaran dinas yang berkaitan dengan program kemiskinan, hanya sekitar Rp 91 miliar yang benar-benar diarahkan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.
“Selebihnya masih banyak terserap untuk kebutuhan operasional seperti ATK, perjalanan dinas, dan hal-hal administratif lainnya,”ujar Wabup.
Wabup menegaskan, intervensi dari sektor OPD yang seharusnya fokus pada program pengentasan kemiskinan masih di bawah 50 persen, bahkan diperkirakan hanya sekitar 30 persen.
Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa Kabupaten Tojo Una-Una masih menempati posisi tertinggi angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
“Kabupaten Tojo Una-Una masih menjadi yang tertinggi tingkat kemiskinannya di Sulawesi Tengah. Kita malu atau tidak? Ini harus menjadi motivasi agar kita semua bisa bekerja lebih maksimal,” tegasnya.
Menurutnya melalui penyusunan manajemen risiko yang akan dilakukan, OPD dapat lebih cermat dalam merancang program yang benar-benar tepat sasaran.
“Mudah-mudahan dengan adanya penyusunan manajemen risiko, pihak OPD bisa melihat dengan jelas program yang ada dan memastikan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh langsung dengan kegiatan terkait kemiskinan,”jelasnya.
Ia berharap, kepada seluruh pihak termasuk para staf ahli, untuk bekerja sama dan saling mengingatkan agar setiap kegiatan OPD dapat berkontribusi langsung terhadap penanggulangan kemiskinan.
“Mari kita bekerja sama dan saling mengingatkan agar penyusunan maupun intervensi kegiatan di OPD benar-benar dapat menyentuh langsung kegiatan yang berkaitan dengan kemiskinan,”harapnya
Pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi antar instansi dalam penyusunan program, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan selaras dan memberikan dampak nyata dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
“ketepatan waktu dalam pelaporan kegiatan karena laporan tersebut akan diteruskan ke kementerian, bagaimana pun, laporan kita harus dibuat tepat waktu karena akan dilaporkan ke kementerian,”tandasnya.
