TOUNA- Jelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) sekaligus Seminar yang akan digelar oleh organisasi Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Kabupaten Tojo Una-una, muncul harapan besar agar kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas aparatur pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun desa dengan mengusung tema “Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Menghadapi Wartawan Gadungan”, acara ini dipandang relevan dengan kondisi riil yang sering terjadi di lapangan.
Fenomena wartawan gadungan atau oknum yang mengaku wartawan namun tidak memiliki kompetensi, legalitas, maupun etika jurnalistik, kini menjadi keresahan tersendiri.
Mereka kerap memanfaatkan embel-embel pers untuk menekan aparatur pemerintah dengan dalih pemberitaan. Modusnya beragam, mulai dari meminta uang hingga mengancam akan mempublikasikan isu negatif jika tidak mendapat keuntungan.
Tak sedikit pemerintah desa menjadi korban, karena minimnya pemahaman mereka terhadap aturan kerja jurnalistik.
Aparatur desa sering merasa terpojok ketika dihadapkan dengan ancaman “oknum wartawan”, padahal sesungguhnya mereka berhadapan dengan pihak yang tidak berhak mengatasnamakan pers.
Melalui Muscab dan Seminar PJS ini, diharapkan muncul solusi konkret. Aparatur pemerintah perlu dibekali pemahaman tentang UU Pers No. 40 Tahun 1999, kode etik jurnalistik, serta cara membedakan wartawan profesional dengan wartawan gadungan.
Dengan demikian, pemerintah tidak lagi mudah terintimidasi dan kerja sama antara pers yang sah dengan pemerintah tetap berjalan sehat, saling mengawasi, sekaligus membangun.
PJS menegaskan bahwa pers sejati hadir untuk mengawal transparansi, akuntabilitas, serta memperjuangkan kepentingan publik.
Wartawan bukan alat pemerasan, melainkan mitra kritis yang menyajikan informasi sesuai fakta. Karena itu, keberadaan wartawan gadungan harus dilawan dengan pengetahuan dan ketegasan hukum.
Muscab dan seminar ini nantinya tidak hanya akan menjadi agenda konsolidasi organisasi, tetapi juga forum edukasi dan dialog terbuka antara insan pers dan aparatur pemerintah.
Harapannya, ke depan tidak ada lagi ruang bagi wartawan gadungan untuk menebar ancaman, sementara pers profesional semakin dipercaya sebagai pilar demokrasi
