TOUNA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Una-Una menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) bersama PT Bank Sulteng terkait penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk pencairan SP2D online.
PKS tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu dan Direktur Utama PT Bank Sulteng, Hj. Ramiyatie, di Ruangan Rapat Kantor Bupati Tojo Una-Una, Kamis (14/8/2025).
Turut hadir Wakil Bupati Tojo Una-Una, H. Surya, Ketua DPRD, Gusnar A. Sulaeman, Wakil Ketua I DPRD Rizal C. Panjili, Wakil Ketua II Ja’far M. Amin, Kepala Bank Sulteng Cabang Ampana, Fikri Adam, Pj Sekda Alfian Matajeng, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Tojo Una-Una serta tamu undangan lainnya.
Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan kerjasama ini merupakan perintah dari Mendagri dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.
“Kita diperintahkan oleh Pemerintah Pusat untuk melaporkan semua aktivitas pemerintah, anggarannya harus terbuka tidak ada lagi yang disembunyikan,” ujar Bupati.
Bupati juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Bank Sulteng atas komitmenya mendukung transformasi digital dalam tata kelolah keuangan daerah.
“Kami sangat menyambut baik kerjasama ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien,”ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Sulteng, Hj. Ramiyatie menjelaskan bahwa kerjasama ini menindaklanjuti penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia pada tanggal 17 April 2025.
“Penandatanganan di tingkat daerah ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel,” kata Hj.Ramiyatie.
Mariati menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya bagian dari transformasi digital, tetapi juga memperkuat integrasi sistem keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Implementasi SP2D online bukanlah akhir, melainkan langkah awal menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern profesional dan adaptif,”tegasnya
