JAKARTA – Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya, S.Sos., M.Si., melakukan pertemuan koordinasi dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2024–2029, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, di Jakarta, Senin (21/4/25).
Dalam pertemuan tersebut membahas berbagai program strategis untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Unu.
Beberapa poin penting yang menjadi fokus pembahasan antara lain:
1. Pembangunan sarana gedung olahraga sebagai bagian dari upaya pembinaan generasi muda dan peningkatan prestasi olahraga daerah.
2. Bantuan pembangunan rumah tidak layak huni untuk masyarakat kurang mampu sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar hunian yang layak.
3. Dukungan untuk rumah ibadah, guna menjaga harmonisasi dan kehidupan beragama yang rukun di masyarakat.
4. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dalam rangka mendukung aktivitas nelayan dan memperkuat sektor kelautan.
5. Program bantuan untuk sektor pertanian dan perikanan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana guna mendongkrak produktivitas.
6. Kolaborasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Tojo Una-Una.
7. Peningkatan akses internet desa, untuk mendukung digitalisasi desa dan pemerataan informasi hingga ke pelosok.
Wakil Bupati Surya menyampaikan harapannya agar dukungan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga Legislatif dapat mempercepat realisasi program-program prioritas tersebut.
“Kami sangat berharap sinergi ini terus terjalin, agar percepatan pembangunan di daerah bisa berjalan lebih optimal, khususnya dalam bidang pelayanan dasar, ekonomi kerakyatan, dan digitalisasi desa,”harap Wakil Bupati.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyambut baik langkah proaktif pemerintah daerah dan menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional yang inklusif dan merata.
Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
