TOUNA- Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una gelar pelatihan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statemen (GBS), bertempat di ruang Rapat Kantor Bupati, Selasa (25/6/2024).
Kegiatan tersebut di buka oleh Sekretaris Daerah Dr.Muhamad Alimudin,SE,.M.Si, turut Hadir Kepada Dinas Sosial Touna Dalfiah bersama Sekretaris, Kepala Baperida Amin Bustamin, Isnaeni Ramadhan sebagai narasumber, para Kasubag Perencanaan dan tenaga operator serta tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Sekda dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengarus utamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah.
“Sesuai Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional, kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan pemerintah secara efektif,”ucap Sekda.
Menurutnya, semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.
“Untuk menjangkau peran pemerintah daerah terhadap pengarus utamaan gender untuk itu dilakukan proses perencanaan dan penyelenggaraan responsif gender setiap perangkat daerah perlu melakukan analisis gender diantaranya dengan metode gender analisis pathway dan menerjemahkan hasil analisa tersebut ke dalam dokumen perencanaan atau gender budget statement yang merupakan dokumen resmi yang perlu dilampirkan pada RKA,”jelasnya
Sekda katakan, untuk penyusunan GAP dan GPS ini, ketersediaan data terpilah yang lengkap dan tercatat dengan baik sangat dibutuhkan oleh setiap OPD, tidak hanya itu unit-unit layanan dasar pun perlu mulai melakukan pencatatan dan pendataan dengan terpilah untuk mendukung kelengkapan data OPD di atasnya.
“Proses ini tidak kena sederhana, karena basis perencanaan responsif gender Ini menggunakan data gender yang belum tentu dimiliki oleh OPD. Oleh karena itu melalui pelatihan GAP dan GPS ini Saya berharap agar masing-masing OPD dapat RKA terhadap kegiatan prioritas unit kerja masing-masing OPD dan menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan telah dialokasikan dana yang memadai untuk menangani permasalahan gender tersebut,”ujarnya.
