TOUNA- Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak. Untuk memperkuat kapasitas serta sinergi antar lembaga penyedia layanan, Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tojo Una-Una menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Selasa (10/11/2026) bertempat di Aula Kantor Bapperida Touna.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman pengurus organisasi dan pengelola lembaga layanan mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta prinsip dasar penanganan kasus yang aman dan berperspektif korban.
Field Coordinator Program INKLUSI Lokal, Salwa Zalsabila, dalam sambutannya mewakili PC Fatayat NU Tojo Una-Una menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau program saja. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, khususnya lembaga penyedia layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan oleh Program INKLUSI sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh Bapak/Ibu penyedia layanan terkait, termasuk dalam sosialisasi kepada masyarakat. Fatayat NU Tojo Una-Una melalui Bidang LKP3A juga berkomitmen dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami berharap kerja sama ini semakin kuat ke depannya.
“Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai alur pelaporan dan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Materi disampaikan oleh Dinas Sosial dan Polres Tojo Una-Una sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam sistem layanan dan penegakan hukum,”ujar Salwa.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, Darmawan Suaib, memaparkan materi tentang Peran Strategis UPTD PPA dalam Manajemen Kasus dan Koordinasi Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
“Pentingnya layanan yang cepat, terintegrasi, dan berpihak pada korban. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran strategis dalam memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan,”jelas Darmawan.
Darmawan menegaskan, strategi UPTD PPA Dinas Sosial adalah memberikan perlindungan yang cepat, terintegrasi, dan berpihak pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA harus berfungsi secara maksimal dan hadir 1 x 24 jam bagi masyarakat, serta membuka ruang interaksi langsung, khususnya bagi perempuan dan anak.
“Fatayat NU Tojo Una-Una dan Dinas Sosial telah menjalin kerja sama dalam upaya pencegahan perkawinan anak serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memberikan layanan kepada masyarakat,”tegasnya.
Sementara itu, Kanit PPA Polres Tojo Una-Una, Bripka Rinto A. Dg. Manessa, menyampaikan materi bertajuk Mekanisme Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berperspektif Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan sosial sekaligus pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan penanganan serius. Penanganannya memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,”kata Rinto.
Dalam penjelasannya, Rinto menguraikan tahapan penanganan laporan di Polres Tojo Una-Una, mulai dari penerimaan laporan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pendampingan korban, konseling, pembuatan laporan polisi, pemeriksaan medis melalui visum et repertum atau pemeriksaan psikiatrik, hingga proses penyelidikan dan penyidikan.
“Dalam proses tersebut, koordinasi dengan UPTD PPA, dinas terkait, lembaga pendamping, maupun keluarga korban menjadi bagian penting untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan,”ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, PC Fatayat NU Tojo Una-Una mendorong terbangunnya pemahaman dan mekanisme koordinasi yang lebih kuat di antara lembaga penyedia layanan. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat penanganan kasus, tetapi juga memastikan perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh layanan yang aman, terpadu, dan berperspektif korban.
Penguatan kapasitas ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Fatayat NU dalam mendukung pencegahan perkawinan anak dan mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, serta ramah bagi perempuan dan anak di Kabupaten Tojo Una-Una.








