TOUNA – Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya Lapasiri, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mendukung percepatan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan transmigrasi sekaligus mendorong pengembangan kawasan transmigrasi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Hal itu disampaikan Surya Lapasiri saat menghadiri kegiatan fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu 3 Juni 2026.
Wakil Bupati Surya Lapasiri dalam sambutannya mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memfasilitasi upaya penyelesaian berbagai persoalan pertanahan transmigrasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan perhatian terhadap permasalahan pertanahan transmigrasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Kami berharap komitmen bersama ini dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,”ucap Wabup.
Menurut Wabup, Kabupaten Tojo Una-Una memiliki dua kawasan transmigrasi, yakni Kawasan Transmigrasi Padauloyo dan Kawasan Transmigrasi Ulubongka. Kawasan Transmigrasi Padauloyo memiliki luas sekitar 100 ribu hektare yang mencakup Kecamatan Ampana Tete, Ratolindo, Ampana Kota dan Ulubongka. Sementara Kawasan Transmigrasi Ulubongka memiliki luas lebih dari 51 ribu hektare.
“Meski demikian, saya mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani, terutama terkait status lahan transmigrasi. Beberapa di antaranya adalah masih adanya lahan transmigrasi yang berada dalam kawasan hutan, belum terbitnya sertifikat hak milik bagi sebagian transmigran, serta belum terbitnya sertifikat hak pengelolaan lahan di sejumlah lokasi,”jelasnya.
Ia katakan, selain persoalan pertanahan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi, khususnya di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Uetangko yang saat ini masih dalam tahap pembinaan.
“Adanya intervensi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan berbagai sarana dan prasarana dasar di UPT Uetangko, seperti pembangunan jalan dan jembatan menuju lahan usaha, rumah ibadah, sekolah, puskesmas pembantu, hingga peningkatan jalan di kawasan transmigrasi,”ujarnya.
Wabup berharap sejumlah kebutuhan pembangunan tersebut dapat didorong melalui program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk melalui sembilan Program Berani yang menjadi visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
“Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pembangunan Satuan Permukiman Baru Uensira di Desa Balingara, Kecamatan Ampana Tete. Kawasan tersebut telah memiliki dokumen perencanaan teknis yang disusun pada tahun 2025 dan diharapkan dapat segera direalisasikan melalui pembangunan rumah transmigran dan penempatan warga transmigrasi,”harapnya.
Pada kesempatan hari ini, saya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berkomitmen mendukung program unggulan transmigrasi nasional serta siap berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan transmigrasi.
“Kami melalui rapat ini dapat lahir solusi konkret yang mampu mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi di Kabupaten Tojo Una-Una sehingga pembangunan kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,”tegasnya.
