TOUNA – Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tojo Una-Una gelar sosialisasi perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), bertempat di Aula Hotel Ananda, Senin (26/8/20225).
Kegiatan tersebut di buka oleh Wakil Bupati Touna, Hj. Surya Lapasiri, didampingi Kepala BPBD Touna, Mohammad Asrar turut hadir Tim Ahli dari Untad Sulteng, Kadis PUPR Touna, peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Touna.
Dalam kesempatan itu, Wabup Touna Surya Lapasiri dalam sambutannya mengucapkan atas nama Pemerintah Daerah saya menyambut baik dan mengapresiasi kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah yang telah menggagas dan melakukan kajian risiko bencana yang terintegrasi dan terukur.
“Kajian ini mengacu pada pedoman umum yang telah ditetapkan oleh BPBD, sehingga setiap daerah termasuk Kabupaten Touna wajib menyusun dokumen kajian risiko bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan,” ucap Wabup.
Wabup katakan, Kabupaten Touna memiliki kondisi geografis yang cukup kompleks. Daerah ini terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan serta memiliki potensi ancaman bencana mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor hingga kebakaran hutan dan lahan.
Penyusunan dokumen kajian risiko bencana menjadi sangat krusial untuk menentukan tingkat kerentanan, kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.
“Salah satu indikator penting dalam kajian ini adalah Indeks ketahanan daerah atau IKD, yang menggambarkan seberapa siap suatu daerah dalam menghadapi bencana dan seberapa kuat kemampuan untuk bangkit pasca bencana,” ujarnya.
Menurutnya, melalui kegiatan sosialisasi dan perhitungan IKD, kita dapat melihat potret sebenarnya tentang kondisi ketahanan Kabupaten Touna. Hasilnya akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program maupun kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.
Ketahanan daerah tidak hanya dilihat dari kemampuan infrastruktur atau kesiapan BPBD semata, tatapi juga meliputi kesiapan masyarakat, kekuatan sosial serta keterpaduan semua sektor pembangunan.
“Ketahanan daerah harus di bangun secara kolektif dan terintegrasi antara pemerintah, swasta, organisasi, masyarakat, akademi, media dan seluruh masyarakat,”jelasnya
Ia menegaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran kita semua bahwa penanggulangan bencana bukan hanya urusan BPBD, melainkan urusan bersama demi keselamatan dan keberlanjutan pembangunan.
Kita harus sadar bahwa bencana dapat terjadi setiap saat tanpa diduga, namun dengan persiapan yang baik dengan ketahanan daerah yang kuat dan kita mampu meminimalkan dampaknya.
“Kita harus mempersiapkan data dan informasi yang valid, sehingga Indeks ketahanan daerah yang dihasilkan dapat di pertanggungjawabkan dan di jadikan landasan untuk pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Saya berharap, dokumen KRB dan hasil perhitungan IKD ini menjadi referensi penting bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program pembangunan,”harapnya.
