JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang diikuti pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah, berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Rabu (6/8/2025).
Agenda ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b dan huruf d Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019, yakni melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi pemberantas korupsi dan pelayanan publik.
Rakor ini diikuti oleh kepala daerah dan pejabat dari 14 wilayah administratif Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:
– Kota Palu
– Kabupaten Banggai
– Kabupaten Banggai Kepulauan
– Kabupaten Banggai Laut
– Kabupaten Buol
– Kabupaten Donggala
– Kabupaten Morowali
– Kabupaten Morowali Utara
– Kabupaten Parigi Moutong
– Kabupaten Poso
– Kabupaten Sigi
– Kabupaten Tojo Una-Una
– Kabupaten Toli-Toli
Fokus utama kegiatan ini adalah penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah melalui pengawasan internal yang lebih efektif, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta pelaporan berbasis MCP (Monitoring Center for Prevention).
Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, S.H., turut hadir langsung dalam kegiatan ini. Beliau didampingi oleh Ketua DPRD Tojo Una-Una Gusnar A Suleman, Pj Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tojo Una-Una.
Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH, yang hadir langsung dalam kegiatan ini, menyatakan dukungan kuat atas langkah-langkah KPK dalam memberantas korupsi di tingkat daerah.
“Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh KPK melalui kegiatan ini. Rakor ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan langkah dan memperkuat integritas tata kelola pemerintahan daerah,” ucap Bupati Ilham Lawidu.
Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, serta pentingnya kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan dari KPK.
“Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan melayani, karena pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran kolektif dan sistem yang transparan. Kami juga berharap ada pendampingan berkelanjutan agar program ini tidak hanya formalitas, tetapi mampu memberi dampak nyata bagi pelayanan publik dan masyarakat,”tegasnya
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta dari pemerintah daerah melakukan penandatanganan komitmen bersama. Tindakan ini menjadi simbol nyata keseriusan seluruh pihak dalam memperkuat integritas birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas korupsi.
