TOUNA- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tojo Una-una, Rismanto Laide, akhirnya menanggapi soal keluhan terlambatnya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Tojo Una-una.
Keluhan belum cairnya Gaji Pegawai PPPK kabupaten Touna sebelumnya sempat ramai di perbincangkan di media Sosial.
Menurut Kepala BPKAD Kabupaten Touna Rismanto Laide bahwa pembayaran rapel gaji terhadap PPPK akan di lakukan secara bertahap per masing-masing bulan, di karenakan prosedur verifikasi dan perhitungan pembayaran yang di input dalam aplikasi Sim Gaji TASPEN dilakukan per bulan dan per masing-masing pegawai juga.
Hal ini dilakukan sesuai ketentuan aplikasi dan menjaga agar tidak terjadi kesalahan pembayaran dan nominal yang diterima oleh masing-masing pegawai itu tepat.
“Karena bisa saja jumlah total pegawai yang menerima, maupun nominal yang diterima setiap bulannya itu tidak sama. Saya kasih satu contoh : ada pegawai PPPK yang menikah ataupun melahirkan anaknya yang masuk dalam tanggungan, itu terhitung bulan Juni,”ujar Rismanto Jumat (13/9/2024).
Rismanto katakan, nominal rapel yang diterima untuk bulan Juni dan Bulan Mei tentu saja berbeda. Begitu juga TMT dari masing-masing PPPK ada yang berbeda-beda. Terutama untuk PPPK formasi umum yang tanggal melaksanakan tugasnya tidak seragam.
“Olehnya itu, hal ini memerlukan verifikasi dan ketelitian sebelum di lakukan penginputan dalam aplikasi,”tuturnya.
Dia menjelaskan, untuk Rapel bulan juni kemarin BPKAD Kabupaten Touna melakukan verifikasi dan penginputan sebanyak 1.396 orang, hal tersebut memerlukan waktu kurang lebih satu mingguan untuk menyelesaikan proses perhitungan dan penginputan pembayarannya.
Rencana besok selasa tanggal 17 September 2024 untuk rapel PPPK bulan Mei sudah akan dicetak dan siap untuk dibayarkan kepada PPPK yang berhak menerima. Sementara untuk yang bulan April, progress penginputan dan verifikasi saat ini sudah mencapai 70 persen.
“Insya Allah minggu depannya lagi sudah bisa di salurkan, kami targetkan secara keseluruhan pembayaran Rapel PPPK mulai dari April, Mei, Juni, Gaji-13 dan THR selambat-lambatnya awal oktober sudah bisa tersalurkan semua,”jelasnya.
Dalam hal ini kata Rismanto, pihaknya sudah bekerja lembur siang dan malam melakukan verifikasi dan penginputan demi mempercepat penyaluran rapel gaji tersebut.
Tidak ada Gaji PPPK yang di tahan dan tidak ada hubungannya dengan politik dan semua di lakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
Sepengetahuan kami juga, baru beberapa Pemda di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah melakukan pembayaran rapel gaji PPPK.
Dalam prosedur pengelolaan keuangan daerah tidak diperkenankan melakukan over lapping penggunaan sumber dana terutama untuk alokasi dana yang sifatnya earmarked.
“Contohnya seperti alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukan untuk bayar gaji PPPK, tidak bisa di gunakan untuk bayar yang lain,”tandasnya.
Dia menuturkan, sekarang ini semua sudah digitalisasi apalagi dalam proses pengelolaan keuangan, sehingga kalau ada yang keliru pasti akan teridentifikasi dan akan menjadi permasalahan dalam proses pemeriksaan BPK nanti ” Hal ini ditekankan saat ini juga sedang menyelesaikan study di program Doktoral (S3) Ilmu Ekonomi Universitas Tadulako.
BPKAD kabupaten Tojo Una-una terus berusaha untuk terus menjaga hal ini dengan baik agar opini WTP terus dipertahankan setiap tahunnya.
“Disamping itu kami tetap mempertahankan Stabilitas Fiskal daerah sehingga tidak terjadi kekosongan Kas, kami mengontrol, merencanakan dan mengevaluasi alur penerimaan dan pengeluaran Kas agar semua kebutuhan belanja daerah dapat dibayarkan tepat waktu dan sesuai jadwal,”tegasnya.
