TOUNA – Mewakili Bupati Tojo Una-Una (Touna), Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Touna, Alfian Matajeng, S.Pd, MAP membuka secara resmi Sosialisasi Penyusunan Dokumen Arsitektur, Peta Rencana SPBE, Pengelola PPID dan SOP Kabupaten Touna, bertempat di Gedung Auditorium Kantor Bupati setempat, Kamis (29/2/2024).
Mengawali sambutan tertulis Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Alfian Matajeng menyampaikan atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas kominfo Kabupaten Touna dan jajaran OPD, Semoga kegiatan ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama.
“Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber yang hadir dan kepada Kepala Dinas Kominfo dan jajarannya atas terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Dokumen Arsitektur, Peta Rencana SPBE, Pengelola PPID dan SOP Kabupaten Touna ini,” ucapnya.
Alfian Matajeng mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkualitas diperlukan pemerintahan berbasis elektronik, yang mengharuskan adanya keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah. Melalui penerapan SPBE ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pemerintahan cerdas (smart governance),” kata Alfian.
Alfian menyebutkan, Smart Governance merupakan salah satu dimensi dalam penerapan konsep smart city dalam rangka melakukan upaya-upaya inovatif dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat, dengan kata lain, SPBE merupakan katalis bagi terwujudnya kota cerdas.
“Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama terus berupaya untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif sesuai dinamika perubahan zaman yang kini mengarah pada era digitalisasi,” sebutnya.
Dia menginstruksikan kepada semua perangkat daerah dalam hal ini PPID untuk menjalankan peran dan fungsinya dengan cepat dan maksimal agar informasi dan dokumentasi terutama tentang pelaksanaan program-program prioritas pemerintah maupun hasil-hasil pembangunan dapat segera disediakan dan segera disebarluaskan kepada publik secara cepat, tepat dan akurat.
“PPID harus menempatkan dirinya sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah daerah demi kepentingan publik. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan informasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Untuk itu, tambah Alfian, Perlunya standard operasional prosedur (SOP) yakni sebagai bentuk upaya merubah budaya kerja, tentunya menuju perubahan yang lebih baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada menuju suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan good government.
“Saya berharap agar semua peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga mendapat pemahaman yang komprehenship dalam rangka mewujudkan smart government, menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efesien dan produktif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tutupnya.
