TOUNA- Panitia pelaksana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Pulau Papan menyatakan telah merampungkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan pada Selasa (23/12/2025).
Panitia menegaskan tidak terdapat penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, LPJ baru dapat diselesaikan setelah seluruh kewajiban pembayaran kegiatan dituntaskan pada tanggal yang sama. Pernyataan ini sekaligus menjadi respons atas pemberitaan di sejumlah media yang sebelumnya mengangkat dugaan penyelewengan anggaran UKW.
Panitia menyampaikan, sejak awal pihaknya telah membuka ruang komunikasi dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Budi Dako untuk membahas laporan penggunaan anggaran UKW yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tojo Una-Una.
Budi Dako juga mengakui telah bertemu langsung dengan Kepala Dinas Kominfo Tojo Una-Una guna membahas penggunaan anggaran kegiatan UKW yang dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo.
Dalam pertemuan tersebut, panitia menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Tojo Una-Una melalui imbauan di grup WhatsApp mengajak semua pihak menyikapi polemik UKW secara bijak.
Mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una itu menegaskan bahwa pelaksanaan UKW telah berjalan sesuai aturan dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran.
Ia juga mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan prasangka maupun fitnah terhadap institusi Kominfo.
Ketua Panitia UKW, Haris Wartabone, menegaskan bahwa wartawan yang terlibat sebagai panitia internal PJS memiliki integritas yang baik dan tidak menyalahgunakan dana kegiatan sebagaimana yang dituduhkan.
“Dinas Kominfo dalam kegiatan ini hanya membantu secara administratif. Anggaran sepenuhnya melekat di Dinas Kominfo, sementara panitia PJS berperan sebagai jembatan dan pelaksana teknis kegiatan,” kata Haris.
Senada dengan itu, Bendahara PJS, Usman Ayahu, menjelaskan bahwa seluruh proses penganggaran dan pencairan dana kegiatan UKW berada dalam kewenangan Bidang IKP dan bendahara Kominfo.
“Panitia hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana teknis dan tidak memiliki kewenangan sebagai pemegang maupun pengelola anggaran kegiatan,”Usman.
Panitia juga menegaskan bahwa anggaran UKW bukan merupakan dana hibah kepada organisasi PJS, melainkan anggaran kegiatan media yang dikelola oleh Dinas Kominfo sesuai peruntukannya.
Panitia UKW berharap seluruh pihak dapat memahami mekanisme pengelolaan anggaran secara proporsional serta mengedepankan komunikasi internal agar tidak menimbulkan polemik yang berujung pada kesalahpahaman di ruang publik.
“Meski menghadapi berbagai keterbatasan, panitia UKW bersama Dinas Kominfo berhasil menyukseskan pelaksanaan UKW di Pulau Papan,”harapnya.
Berdasarkan laporan panitia, dari 25 peserta yang dihimpun Dewan Pers melalui LUKW UPN Veteran Yogyakarta, sebanyak 20 peserta hadir, dengan hasil 14 orang dinyatakan kompeten dan enam orang belum kompeten.
